Tidak Ada UU, Aktivis Halmahera: Perhatikan Petani Kopra
Foto: IG @farensadouw

Saturepublik.com – Kopra adalah komoditas unggulan di Kabupaten Halmahera Utara – Provinsi Maluku Utara. karena begitu pentingnya kopra bagi masyarakat Halmahera Utara, tak heran jika persoalan harga kopra sangat menentukan roda perekonomian masyarakat disana.

Selain menentukan roda perekonomian, kopra juga menjadi andalan sumber biaya pendidikan bagi anak-anak petani kopra. Sejak menjadi kabupaten pada tahun 2003, Halmahera Utara sudah di juluki sebagai kabupaten kelapa. namun yang sangat disayangkan adalah sampai saat ini tidak ada satupun peraturan daerah yang melindungi petani kopra atau tidak ada satupun perda yang mengatur tentang kopra sehingga apabila harga kopra mengalami penurunan yang sangat tajam maka petani hanya diharapkan untuk bersabar.

Tahun 2018 adalah tahun dimana petani sangat merasakan imbas dari turunnya harga kopra. hal ini membuat pendapatan petani berkurang jauh dan berdampak pada daya beli masyarakat yang turun serta mengakibatkan sebagian besar anak-anak petani kopra harus berhenti berkuliah.

Berto Rasai, salah satu contoh anak petani yang saat ini berstudi di salah satu kampus di Jakarta yang beberapa waktu kemarin tidak bisa mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) karena belum melakukan pembayaran biaya kuliah. Hal itu akibat turunnya harga kopra.

Selain Berto, Valdo dan Koman juga bernasib sama, dan banyak juga anak-anak petani kopra yang saat ini harus parkir di kosan karena tidak mampu lagi membayar uang kuliah. jika dipaksakan maka orang tua harus berhutang kepada pengusaha atau dengan jalan lain menjual dusun kelapa. Jika ini di biarkan maka dapat di pastikan bahwa masa depan generasi Halmahera Utara akan berakibat buruk.

“Melalui gerakan demostrasi sampai dengan berdiskusi dengan pihak pemerintah daerah telah kami lakukan, tetapi hanya janji yang kami dapatkan. Pemda pernah membentuk tim pengkajian soal Kopra, tapi sampai saat ini tidak ada sesuatu yang dihasilkan dari tim tersebut,” Ujar Nofarentu Her Sadouw, aktivis Halmahera Utara.

“kami sangat mengharapkan agar pemerintah pusat dapat memperhatikan masalah ini dan segera mencarikan solusinya karena, di Halmahera Utara, kami tak hidup dari sawit, kami tak hidup dari padi dan jagung. kami lahir, tumbuh dan besar bersama kelapa,” kata Nofarentu kepada Saturepublik.com.

Terlebih, lanjut Nofaretu, ada hal yang sangat mengecewakan ketika petani melakukan demonstrasi pada 28 November 2018 yang lalu. Pihak Pemda bukannya menerima keluhan petani tetapi dengan membayar oknum-oknum preman, petani di pukuli sampai beberapa orang harus di bawa ke rumah sakit.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here